Demi Meraih Kemenangan Pemilu Erdogan Coba Bubarkan Partai Pro-Kurdi

Erdogan Keluarkan Turki Dari Konvensi Perlindungan Perempuan - Dunia  Tempo.co

Alasra.org – Ankara, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, dituduh berusaha memastikan kemenangan dalam pemilihan umum (pemilu) mendatang dengan berupaya melarang partai politik pro-Kurdi.

Seperti dilansir AFP, Senin (22/3/2021), mantan pemimpin Partai Rakyat Demokratik (HDP), Selahattin Demirtas, melontarkan tuduhan itu dari dalam penjara pada Minggu (21/3) waktu setempat. HDP merupakan partai terbesar ketiga dalam parlemen Turki.

Selama bertahun-tahun, HDP berada di bawah tekanan karena diduga terkait dengan militan Kurdi yang melancarkan pemberontakan mematikan sejak tahun 1984.

Puluhan anggota parlemen dan pemimpin HDP ditangkap dan dijebloskan ke penjara atas tuduhan teror dan berbagai dakwaan lainnya, yang telah dibantah oleh mereka. Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) memandang penangkapan itu didasari motif politik.

Demirtas sendiri pernah dua kali menjadi penantang Erdogan dalam pilpres Turki. Dia dipenjara sejak tahun 2016 meskipun ada seruan dari Pengadilan HAM Eropa untuk pembebasannya.

HDP kini menghadapi risiko dibubarkan setelah jaksa penuntut Turki menuduh partai itu terkait militan Kurdi dalam gugatan ke Mahkamah Konstitusi pada Rabu (17/3) lalu.

“Alasan utama mereka berupaya membubarkan HDP adalah untuk membiarkan Aliansi Rakyat memenangkan pemilu yang akan datang,” sebut Demirtas dalam pernyataan tertulis kepada AFP. Pemilu Turki selanjutnya dijadwalkan akan digelar tahun 2023 mendatang.

Demirtas merujuk pada aliansi elektoral antara Partai AKP menaungi Erdogan dan mitra juniornya, MHP, yang beraliran ultra-nasionalis. Aliansi tersebut diketahui mulai kehilangan dukungan dalam jajak pendapat baru-baru ini.

“Alasan ini saja sudah cukup untuk menjadikan kasus (terhadap HDP) ilegal dan tidak sah,” sebut Demirtas yang ditahan di sebuah penjara di Edirne, Turki bagian barat laut. “Saya harap Mahkamah Internasional tidak akan mengabulkan perilaku irasional dan akan menolak kasus ini,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Demirtas menyebut upaya pembubaran HDP itu menjadi simbol ‘demokrasi yang belum matang dan mentalitas represif’ yang ada di Turki.

Upaya Turki membubarkan HDP itu menuai kecaman dari negara-negara Barat, yang juga sekutu Turki. Amerika Serikat (AS) menyebut upaya itu akan ‘semakin merusak’ demokrasi, sedangkan Uni Eropa memperingatkan bahwa langkah itu ‘akan melanggar hak jutaan pemilih’.

Turki sebelumnya telah membubarkan partai-partai pro-Kurdi lainnya atas tuduhan terkait militan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang pemberontakannya merenggut ribuan nyawa. PKK dianggap sebagai kelompok teror oleh pemerintah Turki dan sekutu-sekutu Baratnya.

Dakwaan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusional menuduh HDP memiliki hubungan ‘organik’ dengan militan tersebut.

Dakwaan yang diajukan pekan lalu itu menuduh HDP menjadi ancaman bagi ‘integritas negara yang tak terpisahkan’ dan berupaya melarang 687 anggota partai itu, termasuk Demirtas, untuk terlibat dalam politik selama lima tahun.

Larangan itu tampaknya dimaksudkan untuk memastikan anggota-anggota HDP tidak bisa membentuk partai baru dengan nama lainnya, setelah HDP dibubarkan. Demirtas sendiri terancam dihukum 142 tahun penjara jika dinyatakan bersalah terkait dengan PKK dan atas dakwaan lainnya.

Leave a Reply